Ciri-Ciri Pokok Kebijakan Pemerintah Orde Baru, Lengkap!
Ciri--ciri pokok kebijakan pemerintah pada masa orde gres yaitu melakukan pembangunan disegala bidang, mengadakan penataran P-4, mencanangkan pancasila sebagai asas tunggal, adanya dwifungsi ABRI, dan politik sentralisasi. Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasannya berikut ini.
1. Melaksanakan Pembangunan di Segala Bidang
Pemerintah Orde Baru ulet melakukan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan Pembangunan tersebut terbagi dalam dua tahap yaitu Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II).
2. Mengadakan Penataran P-4
Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4) atau Ekaprasetya Pancakarsa merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap forum dan forum kemasyarakatan, baik di pusat maupun di tempat dan dilaksanakan secara lingkaran dan utuh.
Pencanangan Pancasila sebagai asas tunggal dimulai dengan adanya penyederhanaan partai politik yang ada di Indonesia.
Seperti telah kita ketahui bersama bahwa dikala pemilihan umum tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 Golongan Karya, maka pada pemilu tahun 1977 dari kesembilan partai politik dan satu Golongan Karya tersebut disederhanakan menjadi 2 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan 1 Golongan Karya.
ABRI melakukan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam rangka melakukan fungsi sosial politik maka pelatihan kemampuan ABRI diarahkan biar bisa berperan sebagai stabilisator dan dinamisator kehidupan nasional serta bisa melakukan fungsinya untuk secara aktif ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi nasional.
5. Politik Sentralisasi
Pemerintah Orde Baru menjalankan politik sentralistik, semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan di Jakarta. Dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, tugas pemerintah pusat amat menentukan.
1. Melaksanakan Pembangunan di Segala Bidang
Pemerintah Orde Baru ulet melakukan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan Pembangunan tersebut terbagi dalam dua tahap yaitu Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II).
Dalam setiap tahapan terbagi menjadi lima Pelita. PJPT I dimulai dengan Pelita I (1 April 1969) hingga dengan Pelita V (31 Maret 1994), sedangkan PJPT II dimulai dengan Pelita VI (tanggal 1 April 1994 hingga dengan Pelita X (31 Maret 2019).
Itulah sebabnya, masa Orde Baru sering juga dikenal sebagai "masa pembangunan". Disebabkan keberhasilannya dalam pembangunan, maka presiden Soeharto lalu menerima julukan sebagai "Bapak Pembangunan". Hal ini dikukuhkan dalam ketetapan MPR No.V/MPR/1983.
Dengan adanya pembangunan di segala bidang, khususnya bidang ekonomi terutama pertanian maka Indonesia pada tahun 1988 berhasil mencapai predikat "swasembada pangan".
Itulah sebabnya dikala berlangsung Konferensi Pangan Sedunia di Paris tahun 1988, Presiden Soeharto menerima penghargaan dari FAO, lantaran keberhasilan berswasembada pangan.
Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4) atau Ekaprasetya Pancakarsa merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap forum dan forum kemasyarakatan, baik di pusat maupun di tempat dan dilaksanakan secara lingkaran dan utuh.
Adanya penataran P4 ini dikukuhkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPRS/1978. Pelaksanaan penataran dimulai dari jajaran pegawai negeri dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
3. Mencanangkan Pancasila sebagai Asas Tunggal
Pencanangan Pancasila sebagai asas tunggal dimulai dengan adanya penyederhanaan partai politik yang ada di Indonesia.
Seperti telah kita ketahui bersama bahwa dikala pemilihan umum tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 Golongan Karya, maka pada pemilu tahun 1977 dari kesembilan partai politik dan satu Golongan Karya tersebut disederhanakan menjadi 2 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan 1 Golongan Karya.
4. Adanya Dwifungsi ABRI
ABRI melakukan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam rangka melakukan fungsi sosial politik maka pelatihan kemampuan ABRI diarahkan biar bisa berperan sebagai stabilisator dan dinamisator kehidupan nasional serta bisa melakukan fungsinya untuk secara aktif ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi nasional.
Di samping itu ABRI juga mempunyai wakil dalam MPR yang dikenal dengan nama Fraksi ABRI. Dengan demikian kedudukan ABRI dalam pemerintahan Orde Baru sangat dominan.
Pemerintah Orde Baru menjalankan politik sentralistik, semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan di Jakarta. Dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, tugas pemerintah pusat amat menentukan.
Sebaliknya pemerintah tempat tidak diberi tugas yang signifikan, terutama yang amat mencolok yaitu di bidang ekonomi. Sebagian besar kekayaan dari tempat diangkut ke pusat, pemerintahan tempat tidak sanggup berbuat banyak lantaran dominasi pusat terhadap tempat amat kuat.
Masalah pembagian kekayaan yang tidak adil itulah yang lalu menjadikan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah. Akhirnya, mereka menuntut berpisah dari pemerintah pusat dan itu terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam menyerupai Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya.
Jika pemerintah bersikap adil, maka gerakan-gerakan separatis menyerupai itu tidak akan berkembang. Itulah lima ciri kebijakan pemerintah pada masa orde baru.
