Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari banyak sekali belahan yang saling bergantung dan berhubungan satu sama lain dalam menjalankan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.
Adapun pengertian pemerintahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah.
1. Kepastian Hukum
2. Keseimbangan
3. Kesamaan dalam Pengambilan Keputusan
4. Kecermatan
5. Motivasi pada Setiap Keputusan Pemerintah
6. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
7. Permainan yang Wajar
8. Keadilan dan Kewajaran
9. Menanggapi Harapan yang Wajar
10. Peniadaan Akibat Keputusan yang Batal
11. Perlindungan atas Pandangan Hidup atau Cara Hidup Pribadi
Adapun pengertian pemerintahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah.
- Proses, cara, perbuatan memerintah.
- Segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.
Dapat diartikan pula bahwa pemerintahan yaitu struktur dan prosedur kekuasaan dalam suatu negara, yang merupakan adonan untuk pekerjaan yang bermacam-macam. Pekerjaan tersebut mencakup penguasaan kekayaan pemerintah, pelaksanaan perusahaan umum, pengawasan acara rakyat, dan pengaturan kedudukan aturan rakyat.
Jadi, sistem pemerintahan sanggup diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas banyak sekali komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
Menurut Montesqieu supaya kekuasaan dalam suatu negara tidak menumpuk didalam satu orang saja dan supaya tidak melahirkan suatu kekuasaan yang bersifat mutlak/diktator, maka kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara tersebut dibagi-bagi.
Oleh lantaran itu, Montesqieu mengenalkan suatu teori yang dikenal dengan teori Trias Politica. Sesuai dengan teori Trias Politica, Montesqieu membagi kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara menjadi 3, yaitu :
Oleh lantaran itu, Montesqieu mengenalkan suatu teori yang dikenal dengan teori Trias Politica. Sesuai dengan teori Trias Politica, Montesqieu membagi kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara menjadi 3, yaitu :
- Legislative Power (kekuasaan legislatif) yaitu kekuasaan yang menciptakan undang-undang.
- Executive Power (kekuasaan eksekutif) yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang.
- Yudicative Power (kekuasaan yudikatif) yaitu kekuasaan untuk mempertahankan dan menegakkan undang-undang dan berhak menunjukkan peradilan kepada masyarakat.
Seperti apa sih Pemerintahan yang Baik?
Pemerintah dinilai baik apabila pemerintah tersebut dilihat dari segi aturan dan keadilan mempunyai asas-asas sebagai berikut.
Maksud dari asas kepastian aturan yaitu setiap kepastian yang diambil oleh pemerintah harus memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga tidak akan ada paksaan, penipu dan kekeliruan, baik kini maupun dikemudian hari.
Maksudnya yaitu adanya keseimbangan dalam pelaksanaan hukum. Dalam menjatuhkan hukuman tidak pandang bulu, termasuk pada pejabat pemerintahan apabila melalaikan dalam melaksanakan tugasnya.
Maksudnya yaitu setiap tubuh pemerintah harus mengambil tindakan yang sama atas perkara yang fakta nya sama.
Maksudnya yaitu mengharuskan pemerintah bertindak cermat dan teliti dalam pelayanan terhadap masyarakat supaya masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan.
Maksudnya yaitu bahwa suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah harus motivasi yang adil dan jelas, semoga para pihak yang mendapatkan keputusan itu mengerti benar atas keputusan yang dimaksud.
Maksudnya yaitu bahwa pemerintah dilarang melaksanakan penyimpangan dari kewenangan yang dimiliki sehingga menekan masyarakat di bawahnya yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
Maksudnya yaitu bahwa tubuh pemerintahan yang ada harus menunjukkan kesempatan yang cukup luas bagi warga negara untuk mencari keadilan dan kebenaran.
Maksudnya yaitu bahwa apabila terjadi tindakan yang tidak masuk akal yaitu terlarang, sehingga sanggup dibatalkan lantaran tidak memenuhi unsur keadilan.
Maksudnya yaitu bahwa pejabat pemerintah diperlukan melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat, namun tidak diperkenankan memakai kemudahan negara untuk pribadi.
Maksudnya yaitu bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan terhadap pegawai pemerintahan, maka tubuh pemerintahan tidak hanya harus mendapatkan kembali pegawai negeri yang dipecat, tetapi juga harus membayar segala kerugian yang disebabkan keputusan pemecatan yang tidak benar tersebut.
Maksudnya yaitu bahwa tubuh pemerintahan dilarang menjatuhkan hukuman terhadap pegawai atau pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pandangan hidup atau cara hidup langsung lantaran setiap pegawai berhak hidup sesuai dengan pandangan hidupnya.
Namun, harus diperhatikan bahwa ada asas ketertiban dinas dan kesusilaan yang harus dihormati dalam lingkungan pegawai/pejabat pemerintahan.
Namun, harus diperhatikan bahwa ada asas ketertiban dinas dan kesusilaan yang harus dihormati dalam lingkungan pegawai/pejabat pemerintahan.
Nah itulah pembahasan mengenai Pengertian Sistem Pemerintahan, semoga artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang dan sanggup membantu teman-teman berguru memahami Pengertian Sistem Pemerintahan.
